Dimulai sebagai grup diskusi santai pada tahun 2014, Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (atau Jakarta Feminist) menjadi badan hukum pada pertengahan 2019. Kami adalah komunitas feminis berbasis di …
Beberapa tambahan yang disajikan dalam buku infografis IDR Tahun 2020 edisi kedua, yaitu jumlah kawasan rawan dan rentan narkoba yang diintervensi program pemberdayaan alternatif, jumlah intervensi…
Secara subtansial laporan ini merupakan upaya Bawaslu untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembagalembaga negara dan pemerintahan. Namun secara internal Ba…
Selama 2013, MK telah menjalankan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, dan memutus pe…
Laporan ini menjadi alat evaluasi untuk meninjau apa-apa yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, apa yang harus diperbaiki dan apa yang menjadi harapan dan peluang di 2016
Berikut ini 10 isu yang menjadi agenda politik perempuan: 1. Pemenuhan hak kesehatan reproduksi dan seksualitas 2. Pemenuhan hak pendidikan 3. Penghentian kekerasan terhadap perempuan 4. Penghe…
Upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan telah tersirat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005- 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014. Selain itu, Pancasila seba…
Yang diterima : 2000 (Bagian I, II, III, (bagian IV jilid 1, 2)), 2001 (Bagian I, II, III, (bagian IV jilid 1, 2)), 2002 (Bagian I, II, III, (bagian IV jilid 1, 2)), 2003 (Bagian I, II, III, (bagia…
Selama 16 Tahun Pasca Reformasi, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk menggali jalan penyelesaian atas tuntutan keadilan dari para korban dan masyarakat sipil. Keseluruhan langkah itu tertuang …
Tiap tahunnya Komnas HAM rata-rata menerima 6.000 berkas pengaduan masyarakat di seluruh Tanah Air selama 5 (lima) tahun terakhir. Untuk tahun 2015 ini, Komnas HAM menerima 8,249 berkas pengaduan d…
MK mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana tercantum dalam UUD 45, dengan perincian sebagai berikut : menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangann…
Kamus Besar Bahasa Indonesia ini pada dasarnya bersumber dan merupakan pengembangan dari Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia oleh Pusat Bahasa, Kamus Mode…