Sepanjang 30 tahun sejarah migrasi pekerja Indonesia, kondisi dan posisi pekerja migran masih memprihatinkan. Persoalan yang dihadapi sangat kompleks. Hampir dalam tiap tahapan migrasi ; masa rekru…
Sempitnya lapangan kerja di Indonesia mendorong jumlah Buruh Migran Indonesia (BMI) /Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke berbagai negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Keinginan untuk…
Perlindungan penuh HAM bagi semua buruh migran membutuhkan instrumen hukum yang tepat, yang menjamin perlindungan hak-hak asasi mereka. Prinsip universalitas hak asasi manusia membutuhkan perlindun…
Laporan situasi kekerasan yang dialami oleh buruh migran Indonesia di Timur Tengah yang terus meningkat semakin menuntut kita untuk melahirkan berbagai inisiatif untuk mengupayakan perlindungan ha…
Perempuan berada pada posisi dilematis, bukan sekedar sebagai simbol kesucian dan identitas penanda (purity symbol, marker identity) bangsa dan agamanya, tetapi politisasi agama dengan menggunakan …
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang…
Buku Pedoman ini merupakan hamparan pengalaman lembaga mitra tersebut dan menjadi pembelajaran yang kemudian dituangkan dalam bentuk langkah-Iangkah yang dapat dijadikan referensi untuk penyelengga…
Komnas Perempuan, melihat salah satu tugas untuk memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat dalam membantu perempuan korban. Oleh karenanya Juli 1999 sampai dengan April 2001 telah diselenggaraka…
Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2005 merupakan upaya kelima Komnas Perempuan mengumpulkan data dari berbagai lembaga mitra yang mengangani kasus kekerasan terhadap peremp…
Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2012 memuat informasi data kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima dan ditangani oleh sejumlah lembaga mitra pengada layanan di hampir semua…
Dalam 10 tahun reformasi, 30 produk kebijakan telah dihasilkan untuk menangani dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, berupa: 12 kebijakan di tingkat nasional, 15 kebijakan di tingkat daera…
Pada tahun 2006, sebanyak 22.512 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) ditangani oleh 258 lembaga di 32 propinsi di Indonesia. Kasus-kasus terbanyak ditangani di Jakarta (7.020) dan Jawa Tengah …
Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, kita menyimak realitas kekerasan yang dialami perempuan Indonesia pada tahun 2002 yang baru lalu, dan menegaskan derap langkah kita pada tahu…
Secara keseluruhan, trend yang terjadi sepanjang tahun 2004 menunjukkan lokus dan konteks KTP terjadi: dalam rumah, dalam proses migrasi, dalam pengelolaan sumber alam, dalam konflik bersenjata, da…
Judicial Review dua Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan permohonannya kepada Mahkamah Agung oleh masyarakat telah ditolak dan dinyatakan bahwa keduanya tetap berlaku. Pada Perda Tangerang, putus…
Buku ini adalah wujud dari langkah bersama para perempuan pembela HAM di Indonesia untuk bersepakat memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia dan juga sebagai perempuan pembela HAM. Tidak terbatas …
Pada November 2003 Komnas Perempua melakukan konsultasi mengenai kondisi perempua di Nanggroe Aceh Darussalam dengan 6 organisasi non pemerintah yang bekerja untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, …
Komnas Perempuan menerima pengaduan dari warga Desa Renokenongo warga korban semburan lumpur dari proses eksplorasi gas bumi oleh PT. Lapindo Brantas. Dalam rapat paripurna 5 Juni 2007 diputuskan u…
Dalam kondisi damai, ternyata kondisi serupa tahanan juga ditemui, ketika di tahun 2010 Komnas Perempuan menerima pengaduan dari suami para penjual minuman dalam kafe yang memang berada di kawasan …
Sejak tahun 2003, Komnas Perempuan bermitra dengan LBH Apik, Derap Warapsari dan Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia berupaya melakukan program dalam rangka reformasi hukum dan keb…