Instrumen monitoring dan evaluasi implementasi UU nomor 23 tahun 2004 tentang…

Lahirnya UU nomor 23/2004 tentang PKDRT merupakan langkah maju bagi perlindungan korban KDRT. Fakta dilapangan menunjukkan kasus kekerasan kekerasan dalam rumah tangga menunjukan peningkatan yang s…

Kekhususan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ada…

Analisa situasi sistem peradilan pidana anak (juvenile justice system) di Ind…

Adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari bahwa keterbatasan data statistik tentang anak-anak yang menjalani proses peradilan menjadi kendala utama ketika analisa situasi ini disusun. Batasan dan…

Laporan Penelitian : Seksualitas dan Demokrasi Kasus Perdebatan UU Pornografi…

Penelitian Seksualitas dan Demokrasi: Kasus Perdebatan UU Pornografi di Indonesia ini mulai dilakukan pada tahun 2007 hingga tahun 2009. Fokus perhatian dari penelitian ini adalah bahwa seksualitas…

Instrumen evaluasi untuk korban dan penyitas

Instrumen evaluasi digunakan untuk melihat dampak dari implementasi UU nomor 23/2004 dari perspektif korban KDRT, khususnya dalam hal relevansi, efektifitas, efisiensi dan keberlanjutan dari aturan…

Instrumen monitoring dan evaluasi implementasi UU PKDRT : aspek pemulihan

Instrumen dalam aspek pemulihan, terdiri dari monitoring danevaluasi terhadap pelayanan kesehatan, pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, dan resosialisasi/reintegrasi sosial.

Undang-undang ketenagakerjaan

Edition

-

ISBN/ISSN

979-3519-08-8

Collation

xi, 544 hlm. ; 23 cm

Series Title

-

Call Number

KPXII IND u

Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia:Himpunan Per…

Himpunan Peraturan erundang- Undangan tenaga Kerja Indonesia

Laporan penelitian evaluasi pelaksanaan undang-undang no. 23 tahun 2004 : ten…

Salah satu upaya perlindungan dan pencegahan KDRT yang telah dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempua Indonesia adalah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan…

Tak ada Tempat Bagi Rakyat: Wewenang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam UU Ot…

Buku ini mengkritisi UU Otonomi Daerah serta berbagai aturan dan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan yang menyertainya. Memaparkan tentang perebutan pemanfaatan SDA semakin lama semakin mening…