Dalam Konferensi PDP (Pengetahuan dari Perempuan) para perempuan akademisi, aktivis, maupun birokrat berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam semangat keterbukaan dan pemahaman bahwa perempuan seba…
CATAHU 2019 ini menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2018. Beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian diantaranya tentang marital rape (perkosa…
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang…
Disadari bahwa pemenuhan hak perempuan korban kekerasan atas pemulihan harus melibatkan semua komponen, baik masyarakat maupun pemerintah. Jalinan kerjasama yang saling menguatkan akan sangat memba…
Komnas Perempuan membuat peta jalan untuk agenda penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan niat membangun wawasan yang panjang dan strategis ke depan, serta atas dasar tanggung jawab untuk me…
Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, d…
Dengan UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhad…
Masyarakat tanpa kekerasan yang aman, adill, demokratis, sejahtera, berkeadilan gender, berwawasan lingkungan dan menjunjung hak asasi manusia perempuan dan laki-laki dapat dicapai melalui sikap da…
Konstruksi sosial yang menempatkan posisi perempuan secara tidak setara dengan laki-laki merupakan akar timbulnya kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan pengalaman panjang bekerja dengan mitra o…
Sejak dua tahun lalu berbagai organisasi kemasyarakatan bekerjasama dengan sektor-sektor pemerntahan dengan dukungan beberapa organisasi Internasional telah mengambil inisiatif untuk merencanakan s…