Jurnal Perempuan 67: Apa Kabar Media Kita? mengkaji peran media massa dalam membentuk wacana publik tentang perempuan, gender, dan keadilan sosial di Indonesia. Edisi ini menyoroti bagaimana media …
Aborsi dalam Perspektif Lintas Agama membahas bagaimana berbagai tradisi keagamaan memandang isu aborsi melalui ajaran moral, etika, dan hukum yang berbeda-beda. Buku ini menelaah posisi agama-agam…
Buku Infeksi Saluran Reproduksi pada Perempuan Indonesia: Sebuah Telaah Literatur menyajikan rangkuman komprehensif mengenai berbagai jenis infeksi saluran reproduksi (ISR) yang umum dialami peremp…
Buku ini membahas dinamika politik kesehatan reproduksi, gender, dan kependudukan di Indonesia dari sudut pandang parlemen sebagai aktor kunci dalam penyusunan regulasi dan pengawasan kebijakan pub…
Aku Harus Berhenti mengulas upaya penanggulangan HIV/AIDS di kalangan pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), dengan menyoroti hubungan antara penggunaan jarum suntik tidak steri…
Buku ini membahas mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta berbagai strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sektor pemerintahan.…
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan regulasi komprehensif yang mengatur penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional sebagai upaya meningkatkan derajat …
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik merupakan bahan acuan praktis yang bertujuan membantu badan publik dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan Undang-Undang …
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan landasan hukum utama yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, serta pemanfaatan teknologi informasi…
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan tonggak awal reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia pascareformasi, yang menandai pergeseran besar dari sistem sentralisasi menuju otonomi daera…
Buku ini menguraikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang men…
Buku “SBKRI: Analisis dan Hasil Pemantauan” menyajikan kajian komprehensif mengenai polemik Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) sebagai salah satu instrumen administratif yan…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 mengatur kerangka nasional untuk memastikan perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak dalam situasi konflik sosial, yang kerap men…
Peraturan ini menetapkan standar operasional prosedur (SOP) bagi Pusat Informasi dan Konsultasi (PIK) yang memberikan layanan khusus kepada perempuan penyandang disabilitas, dengan tujuan memastika…
Dokumen “Materi-materi yang Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik” memuat himpunan kajian, naskah akademis, analisis kebijakan, dan referensi no…
Pelayanan publik merupakan perwujudan nyata demokrasi sehari-hari karena menghubungkan warga negara dengan pemerintah dalam interaksi praktis yang berlandaskan prinsip-prinsip utama demokrasi seper…
Pelayanan publik merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam kehidupan sehari-hari melalui prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kesetaraan hak, dan partisipasi warga negara. Ini berarti bahw…
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menetapkan pedoman nasional yang mengatur tata cara penyediaan, pelayanan, dan pengelolaan informasi publik ol…
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang mengatur standar, jenis, dan tata cara penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai Nege…
Buku “Merumuskan Konsep dan Praktek Partisipasi Dalam Pelayanan Publik” mengkaji secara komprehensif teori, prinsip, dan implementasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publ…