Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan landasan hukum nasional yang mengatur perlindungan, pengendalian, pemanfaatan, dan pelestarian li…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 sebagai dokumen perencanaan nasional yang memuat arah kebijakan,…
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan regulasi yang mengatur mekanisme, prinsip, dan prosedur pengadaan tanah …
pembangunan yang lebih luas. Bentuk kerjasamanya bervariasi, mulai dari pembiayaan pembangunan rumah korban bencana hingga mendukung program pembiayaan mikro dan proyek-proyek lingkungan. Pembangun…
Buku “Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Nasional” mengkaji secara komprehensif peran strategis perempuan dalam proses pembangunan serta upaya negara untuk mewujudkan kesetaraan…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 mengatur arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 sebagai penjabar…
Buku ini menyajikan refleksi komprehensif mengenai proses fasilitasi konsultasi publik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evalu…
Buku ini memuat kerangka menyeluruh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, yang menjadi pedoman strateg…
Buku “Lembaga Adat Pamona Kabupaten Poso: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga” memuat ketentuan dasar yang mengatur struktur, fungsi, dan mekanisme kerja Lembaga Adat Pamona sebagai instit…
Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing: Persamaan, Pembangunan, Perdamaian merupakan dokumen komprehensif yang merangkum komitmen global yang disepakati dalam Konferensi Dunia Keempat tentang Perempua…
Kertas posisi ini menyoroti ketimpangan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2005 yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya d…
Buku Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi disusun sebagai panduan ringkas untuk memperkenalkan konsep, bentuk, dan mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidan…
Buku "Kaya Proyek, Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa" mengulas secara kritis kegagalan berbagai program pembangunan desa di Indonesia yang lebih berorientasi pada proyek darip…
Buku Identifikasi Modalitas dan Hambatan Kepatuhan Pertamina sebagai Aktor Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Produk Berkelanjutan membahas peran dan tanggung jawab Pertamina dalam mengintegrasikan pri…
Buku Berbuat Bersama Berperan Setara: Acuan Penerapan Participatory Rural Appraisal membahas konsep dan praktik Participatory Rural Appraisal (PRA) sebagai pendekatan partisipatif dalam perencanaan…
Protokol Kyoto: Implikasinya bagi Negara Berkembang membahas secara mendalam isi, tujuan, dan dampak dari Protokol Kyoto terhadap kebijakan lingkungan global, khususnya bagi negara-negara berkemban…
Pertambangan dan Pembangunan Daerah: Jilid 4 mengulas hubungan antara aktivitas pertambangan dan dinamika pembangunan di tingkat daerah, dengan fokus pada dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Bu…
Penggusuran dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta Periode 2003–2004 mengkaji praktik penggusuran yang terjadi di Jakarta dengan menyoroti pelanggaran terhadap pr…
Pembangunan yang Meminggirkan Desa mengulas dampak negatif dari model pembangunan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat pedesaan. Buku ini menyoroti bagaimana kebijakan pemb…
Membentuk Pemerintahan Peduli Lingkungan dan Rakyat membahas strategi dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus berkomitmen pada pelest…