Jurnal Perempuan 103: Agensi Perempuan Pedesaan mengkaji peran, kapasitas, dan strategi perempuan pedesaan dalam mempertahankan kehidupan, mengelola sumber daya, dan memperjuangkan hak-haknya di te…
Jurnal Perempuan 59: Perempuan dan Anak di Wilayah Tertinggal mengkaji kondisi dan tantangan yang dihadapi perempuan dan anak di wilayah tertinggal dalam mengakses hak-hak dasar, termasuk pendidika…
Jurnal Perempuan 66: Pendidikan untuk Semua membahas pendidikan sebagai hak dasar dan instrumen utama untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan gender. Edisi ini menyoroti berbagai hambatan str…
Policy Paper: Mengendalikan Kendal membahas strategi kebijakan untuk menangani berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Kendal, mulai dari tata kelola pemerintahan, perencanaan wilayah, hingga i…
UUD 1945 setelah Amandemen Keempat Tahun 2002 dan GBHN (TAP MPR No. IV/MPR/1999) 1999–2004 merupakan kompilasi yang menyajikan perubahan fundamental dalam struktur konstitusi Indonesia pascarefor…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan landasan hukum nasional yang mengatur perlindungan, pengendalian, pemanfaatan, dan pelestarian li…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 sebagai dokumen perencanaan nasional yang memuat arah kebijakan,…
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan regulasi yang mengatur mekanisme, prinsip, dan prosedur pengadaan tanah …
pembangunan yang lebih luas. Bentuk kerjasamanya bervariasi, mulai dari pembiayaan pembangunan rumah korban bencana hingga mendukung program pembiayaan mikro dan proyek-proyek lingkungan. Pembangun…
Buku “Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Nasional” mengkaji secara komprehensif peran strategis perempuan dalam proses pembangunan serta upaya negara untuk mewujudkan kesetaraan…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 mengatur arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 sebagai penjabar…
Buku ini menyajikan refleksi komprehensif mengenai proses fasilitasi konsultasi publik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evalu…
Buku ini memuat kerangka menyeluruh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, yang menjadi pedoman strateg…
Buku “Lembaga Adat Pamona Kabupaten Poso: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga” memuat ketentuan dasar yang mengatur struktur, fungsi, dan mekanisme kerja Lembaga Adat Pamona sebagai instit…
Landasan Aksi dan Deklarasi Beijing: Persamaan, Pembangunan, Perdamaian merupakan dokumen komprehensif yang merangkum komitmen global yang disepakati dalam Konferensi Dunia Keempat tentang Perempua…
Kertas posisi ini menyoroti ketimpangan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2005 yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya d…
Buku Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi disusun sebagai panduan ringkas untuk memperkenalkan konsep, bentuk, dan mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidan…
Buku "Kaya Proyek, Miskin Kebijakan: Membongkar Kegagalan Pembangunan Desa" mengulas secara kritis kegagalan berbagai program pembangunan desa di Indonesia yang lebih berorientasi pada proyek darip…
Buku Identifikasi Modalitas dan Hambatan Kepatuhan Pertamina sebagai Aktor Pemajuan Hak Asasi Manusia dan Produk Berkelanjutan membahas peran dan tanggung jawab Pertamina dalam mengintegrasikan pri…
Buku Berbuat Bersama Berperan Setara: Acuan Penerapan Participatory Rural Appraisal membahas konsep dan praktik Participatory Rural Appraisal (PRA) sebagai pendekatan partisipatif dalam perencanaan…