GBHN 1999–2004 sebagaimana ditetapkan melalui TAP MPR No. IV/MPR/1999 merupakan pedoman dasar penyelenggaraan negara yang memuat arah pembangunan nasional pada masa transisi reformasi. Dokumen in…
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengatur secara komprehensif mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia, termasuk proses pengesahan, pengangkatan…
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan tonggak awal reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia pascareformasi, yang menandai pergeseran besar dari sistem sentralisasi menuju otonomi daera…
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertan…
Buku ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-III/2005 atas pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, dengan menguraikan latar belakang …
Buku “Pemekaran dan Otonomi Khusus Wilayah Papua: Kumpulan Perundang-Undangan” menghimpun secara sistematis berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Otonomi Khusus (Otsus) dan…
Buku Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004 memuat ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-unda…
Kamus hukum atau glosarium adalah daftar istilah hukum yang tersusun secara alfabetis, berisi definisi istilah-istilah teknis, seringkali termasuk frasa bahasa Latin, untuk mempermudah pemahaman da…
Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta Penjelasannya membahas ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka…
Buku Politik Ekonomi Peraturan Daerah tentang Usaha di Daerah: Temuan tentang Praktik Perpajakan dan Prosedur Perizinan dari Empat Kabupaten di Jawa Tengah dan Sumatera Barat mengkaji bagaimana keb…
Buku Fakta Pelanggaran HAM di West Papua: Kronik Kegagalan Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua memaparkan realitas pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di Papua meskipun kebijakan otonomi …
Buku Pendidikan Istri: Ketika Suami Mencari-Cari Pembenaran mengangkat persoalan relasi kuasa dalam rumah tangga yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat atas nama budaya, aga…
Buku Tak Ada Tempat Bagi Rakyat: Wewenang Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam UU Otonomi Daerah mengupas secara kritis pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan dampa…
Buku Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa membahas konsep dan praktik pemberdayaan masyarakat desa sebagai strategi politik untuk memperkuat otonomi desa di Indonesia. Melalui analis…
Buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah membahas secara komprehensif dinamika pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indo…
Buku Akuntabilitas, Pendanaan, dan Otonomi Daerah membahas hubungan antara desentralisasi pemerintahan dengan tanggung jawab keuangan daerah di Indonesia. Isinya menyoroti pentingnya transparansi d…
Buku Grand Strategy Penataan Daerah Tahun 2025: Bunga Rampai Wacana merupakan kumpulan pemikiran strategis mengenai arah dan kebijakan penataan daerah Indonesia menuju tahun 2025. Melalui berbagai …
Buku Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membahas secara mendalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan ketentuan undang…
Buku Otonomi Daerah dan Daerah Otonom membahas secara komprehensif konsep, dasar hukum, dan praktik pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui pendekatan teoretis dan empiris, buku ini menjel…
Buku Men-siasat-i Otonomi Daerah membahas secara kritis pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dengan menyoroti berbagai strategi, dinamika, dan persoalan yang muncul dalam praktik desentralisasi …