INKUIRI NASIONAL KOMNAS PEREMPUAN: Ringkasan Temuan dan Rekomendasi untuk Per…

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi untuk Perbaikan Hukum dan Kebijakan Tentang Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Pemulihan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan

INKUIRI NASIONAL KOMNAS HAM: Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilay…

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terbit, baragam upaya dilakukan oleh masyarakat sipil agar mandat “koreksi konstitusional kebijakan negara atas Hak dan Wilayah Masyarakat Hu…

Inkuiri Nasional Komnas Ham: Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kaw…

Laporan Komisi Nasional Hak asasi manusia yang terdiri dari 4 jilid, jilid pertama tentang hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan;jilid kedua pelanggaran hak perempuan adat dala…

Hadat 1894 - Melihat Kembali 96 Pasal Hukum Adat dan Praktiknya dalam Kehidup…

Sesuai amanat yang tertuang dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, secara jelas ditegaskan maksud dan tujuan dari keberadaan…

Masyarakat hukum adat adalah penyandang hak, subjek hukum, dan pemilik wilaya…

Melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara, melainkan menjadi bagian dari hutan adat. Hutan adat adalah huta…

Wacana Masyarakat Adat dan Perebutan Penguasaan Hutan

Jurnal WACANA edisi ini mengungkap pemaparan para pegiat studi agraria dan gerakan sosial seputar implikasi sosial politik pasca-Putusan MK 35 di tingkat nasional, daerah, dan komunitas. Langkah-la…

Penuntun Penyuratan Awig-Awig: Contoh Awig-Awig Tertulis Desa Pakraman Tanah …

Masalah awig-awig Desa Pekraman pada umumnya menjadi tugas di Bagian Hukum dan HAM khususnya di sub bagian Bantuan Hukum dan HAM. baik itu terkait pembinaannya, penelitian, pembahasan dan penyurata…

Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat : Himpunan Dokumen Pering…

Edition

-

ISBN/ISSN

979261415X

Collation

iv, 124p. ; 21 cm.

Series Title

-

Call Number

INA VI.12 AMI m

Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia

Hukum yang berkembang ditengah masyraakat yang hari ini kita kenal dengan istilah hukum adat merupakan nilai-nilai yang sejak lama diakui sebagai norma. Nilai–nilai ataupun norma-norma tersebut s…

Inventarisasi dan perlindungan hak masyarakat hukum adat

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 18 Agustus 2000 telah membawa dampak bagi susunan …

Pluralisme hukum : sebuah pendekatan interdisplin

Mencari karakter aksional dalam pluralisme hukum / Rikardo Simarmata Pluralisme hukum, sebuah sketsa genealogis dan perdebatan teoritis / Kebeet von Benda-Beckmann Sejarah pluralisme hukum dan kons…

Divers paths to justice : legal pluralism and the rights of indigenous people…

This book reveals that the majority of South East Asian countries already have plural legal systems and to some extent custom is recognized as a source of rights in the constitutions and laws of a …

Hubungan struktural masyarakat hukum adat. suku bangsa, bangsa, dan negara : …

Interaksi dan integralitas masyarakat hukum adat tumbuh dalam kekayaan budaya dan tradisi. Ia lantas menjadi keanekaragaman identitas, budaya, tradisi, bahasa, dan kepercayaan. Namun, keanekaragama…

Hukum adat Indonesia

Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut. Sebagai a system…

Hukum tentang orang, hukum keluarga dan hukum waris di belanda dan indonesia

Hukum tentang orang, hukum keluarga dan hukum waris merupakan cabang-cabang hukum yang sangat menarik yang mempengaruhi setiap kita. Paling dekat dengan kehidupan manusia, bidang-bidang hukum ini m…

Peradilan adat di papua

buku "Peradilan Adat di Papua" berharap dapat dikembangkan pleh pihak-pihak lain untuk secara lebih luas mengubah tata kehidupan masyarakat kita ke arah yang lebih demokratis,menghargai hukum dan m…

Payung adat untuk perempuan bali

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

32 hlm. ; 10 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.31.03.06 NEN p

Sinkronisasi undang-undang sektoral dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat…

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

xxi, 183 hlm. ; 23 cm.

Series Title

-

Call Number

INA.II.31 RET s

Laporan hasil penelitian penguasaan hak ulayat (tanah suku) dalam masyarakat …

Hak ulayat (tanah suku) dalam masyarakat hukum adat di nusa tenggara timur

Laporan penelitian masyarakat hukum adat petalangan dan hak-hak tanah adat tr…

Hukum adat petalangan dan hak-hak tanah adat tradisional di propinsi riau