Krisis ekonomi tahun 1997/98 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal namun berharga bagi bangsa Indonesia. Krisis telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dalam rangka koreksi ke…
This volume consists of 28 authors' collective account of the legislative history of the Elements of Crimes and the Rules of Procedure and Evidence -- two important instruments governing the functi…
Kasus perdagangan orang merupakan kasus kejahatan yang sangat sulit untuk ditekan dan dicegah perluasannya, dikarenakan kasus ini telah mencakup daerah Nasional. Peran penegak hukum melalui pihak k…
Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional untuk menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usah…
Dalam konteks Indonesia, praktik mengenai keadilan restoratif sebetulnya merupakan wujud dari hukum adat yang sudah mengakar kuat di lembaga-lembaga adat. Namun secara normatif, dimasukkan ke dalam…
Produk hukum daerah merupakan produk hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan dan keputusan yang dibentuk oleh badan/penjabat tata usaha negara pada tingkat daerah, ji…
Gagasan mewujudkan kesatuan bangsa sesungguhnya telah dikemukakan pada maksud asli sila persatuan indonesia dalam pancasila dan dituangkan pada praktik ketatanegaraan sejak pembentukan dan pelaksan…
HIV adalah sejenis virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia akibat dari menurunnya kekebalan tubuh, maka orang sangat mudah terkena be…
Sesuai amanat yang tertuang dalam Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, secara jelas ditegaskan maksud dan tujuan dari keberadaan…
Judul: 1. Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam Rancangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 2. Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHAP 3. Ketiadaan Proses Penyelidikan dalam RUU KUHA…
kitab undang-undang hukum pidana bagi hindia belanda tahun 1940
Ringkasan Temuan dan Rekomendasi untuk Perbaikan Hukum dan Kebijakan Tentang Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Pemulihan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terbit, baragam upaya dilakukan oleh masyarakat sipil agar mandat “koreksi konstitusional kebijakan negara atas Hak dan Wilayah Masyarakat Hu…
Laporan Komisi Nasional Hak asasi manusia yang terdiri dari 4 jilid, jilid pertama tentang hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan;jilid kedua pelanggaran hak perempuan adat dala…
Buku ini adalah versi bahasa indonesia dari disertasi doktoral yang ditulis dan dipertahankan santy kouwagam dihadapan sidang terbuka penguji diuniversitas leiden. satu alasan penerjemahan disertai…
Description Menelisik lebih jauh dibanding kajian-kajian tentang kemiskinan dan gender yang lazim, buku ini merekam kekuatan dan ketangguhan perempuan menolak dan melawan proses-proses pemiskinan …
Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional mengatur kewenangan untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional . Kejahatan yang dimaksud terdiri dari empat …
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Indonesia adalah bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai ras, budaya, suku, dan agama. masing-masing mempunyai adat budaya khas tersendiri, termasuk dalam menyapa dan mengucapkan salam kepada ora…