Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 1997 (UU No. 28/1997) mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Polri sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang …
GBHN 1999–2004 sebagaimana ditetapkan melalui TAP MPR No. IV/MPR/1999 merupakan pedoman dasar penyelenggaraan negara yang memuat arah pembangunan nasional pada masa transisi reformasi. Dokumen in…
Buku ini menyajikan UUD 1945 hasil amandemen beserta penjelasan lengkap mengenai proses perubahan konstitusi mulai dari amandemen pertama tahun 1999 hingga amandemen keempat tahun 2002, termasuk la…
Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan regulasi komprehensif yang mengatur penyelenggaraan pembangunan kesehatan nasional sebagai upaya meningkatkan derajat …
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat…
Buku ini menghimpun dan mengulas Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak beserta peraturan pendukungnya, termasuk UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 4 Tahun 1979 t…
Buku Ketetapan-Ketetapan MPR 1999: 9 Ketetapan MPR menguraikan secara rinci isi, latar belakang, dan implikasi dari sembilan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ditetapkan pada tahu…
Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan landasan hukum yang mengatur perlindungan terhadap karya intelektual yang dihasilkan oleh individu maupun badan hukum, meliputi hak cipt…
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menetapkan landasan hukum nasional mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia sebagai perwujudan prinsip kem…
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menetapkan landasan hukum nasional mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia sebagai perwujudan prinsip kem…
Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika mengatur pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum terkait narkotika dan psikotropika di Indonesia guna melindungi masyarakat dari penyalahgunaan serta …
Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur pengendalian, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan pereda…
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia, teru…
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan tonggak awal reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia pascareformasi, yang menandai pergeseran besar dari sistem sentralisasi menuju otonomi daera…
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran merupakan dasar hukum penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan, perlin…
Buku ini memuat Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang mengatur kedudukan, fungsi, tugas pokok, struktur organisasi, serta prinsip-prinsip profesionalisme TNI d…
Buku ini menghimpun dan mengulas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang RI No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, beserta ketentuan yang melengk…
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan regulasi yang mengatur mekanisme, prinsip, dan prosedur pengadaan tanah …
Buku ini memuat kerangka menyeluruh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, yang menjadi pedoman strateg…
Buku Ketetapan-Ketetapan MPR pada Sidang Tahunan MPR 2001 mengulas secara mendalam keputusan-keputusan penting yang dihasilkan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001, yang menjadi salah satu tonggak p…