. | Perpustakaan Komnas Perempuan

Parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsif gender dianggap sebagai suatu keniscayaan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Idealnya dapat terwujud kesetaraan untuk memperoleh akses, memi…

Edition: -
ISBN/ISSN: -
Collation: xii, 166 hlm. ; ilus. ; 23 cm.
Series Title: -
Call Number: KP.II IND p

Availability1

Add to basket

View Detail Cite

Search Result

Found 1 from your keywords: Author : "Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia"

Query took 0.00155 second(s) to complete

XML Result JSON Result

Suggestion

Laporan tahunan 2004 yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia

A. Pattra M. Zen - Hutagalung, Daniel - Donny Ardyanto - Ikravany Hilman - Munarman - Rita Novella - Robertus Robert - Syamsul Bahri - Syarifuddin Jusuf

Pesan Untuk Presiden

Djohan Effendi

Laporan Independen Lembaga HAM Nasional: Hak Atas Kesehatan Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Indonesia

Komnas perempuan

Materi sosialisasi empat pilar MPR : pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, Bhinneka tunggal ika sebagai semboyan negara.

Sekretariat jenderal MPR RI

Microthesauri: a tool for documenting human rights violations

Guzman, Manuel - Verstappen, Bert - Dueck, Judith