Membangun Sistem Peradilan keluarga Terpadu: Untuk Penyelesaian Masalah-Masal…

Pada kasus-kasus kekerasan rumah tangga, banyak bukti menunjukkan bahwa kompleksitas sistim hukum menyebabkan meningkatnya impunitas. para korban KDRT itu lebih memilih untuk menyelesaikan pengalam…

Konvensi tentang Persetujuan Kawin Usia Minimum dan Pendaftaran Perkawinan

Konvensi mengharuskan nahwa setelah adanya pengumuman publik tentang perkawinan, pihak-pihak tersebut harus memberikan persetujuan di hadapan otoritas yang berkompeten.

Kumpulan Perundang-Undangan Terkait Penegakan dan Perlindungan Hak-Hak Peremp…

Undang-undang perlindungan anak Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Undang-undang kewarganegaraan Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang beserta penjelasan

Konvensi Perlindungan Kehamilan

Edition

-

ISBN/ISSN

-

Collation

25 hlm.; 10 cm

Series Title

-

Call Number

INA VII.47.01 API k

Membayangi negara: pedoman untuk menyusun laporan bayangan sebagai alternatif…

Pedoman kepada LSM yang bergerak di bidang hak-hak perempuan dalam penyusunan laporan bayangan (dokumen yang diciptakan oleh LSM untuk menyejajarkan dan menganalisis laporan resmi pemerintah) berda…

Ham untuk polisi: standar hak asasi manusia internasional untuk penegak hukum

Hal itu perlu dilakukan agar adanya perlindungan hukum bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas. ... Pasalnya, Polri dalam menjalankan tugasnya yang bertindak represif kerap dituding melanggar HA…

Rekomendasi umum no.19: tentang kekerasan terhadap perempuan komite PBB tenta…

Buku ini juga memuat pasal-pasal spesifik dari Konvensi yang perlu mendapatkan perhatian khusus negara-negara di seluruh belahan dunia mengenai kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga didalamny…

Laporan tahunan 2004

Dwi bahasa, Indonesia-Inggris. Laporan kegiatan dan program LBH APIK serta tujuan mereka. Laporan Tahunan LBH APIK NTB kali ini mengetengahkan 6 tahun berdirinya Apik Ntb dengan memuat berbagai p…

Konvensi tentang hak-hak politik perempuan

Mambahas mengenai Konvensi hak-hak politik perempuan yang dirancang ikeh Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Status Perempuan.