Reformasi sektor keamanan semakin diprioritaskan oleh banyak pemerintah, dan dalam agenda komunitas-komunitas pembangunan, perdamaian dan keamanan internasional. RSK membuka jendela kemungkinan unt…
Masalah perbatasan merupakan bagian penting dari ketahanan negara. Untuk itu setiap negara mempunyai kewenangan menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun karena batas terluar wil…
Bagian ini merangkum informasi yang relevan dari berbagai instrument internasional hak asasi manusia, badan-badan regional seperti Pengadilan HAM InterAmerican dan Dewan Eropa, serta informasi pil…
Sejak terpisah resmi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1 April 1999, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) kembali menjadi bagian dari lembaga pemerintahan sipil yang …
Keikutsertaan Indonesia dalam misi operasi perdamaian PBB merupakan kontribusi nyata pemerintah Indonesia dalam ikut menciptakan perdamaian dunia, sebagaimana diamanatka…
Penulis Hairus Salim HS, adalah Pengurus Yayasan Tikar Seni Budaya Nusantara (Bandung) yang di antaranya menerbitkan majalah Gong (Yogyakarta) dan Deputi Director Yayasan LKiS, Yogyakarta Editor Sr…
Sejak revolusi industri di Inggris (1819), organisasi kepolisian mengalami perkembangan dari perspektif “radikal” (state police) ke perspektif “liberal” (civilian police). Perkembangan itu…
Dalamm beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masapemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dalam…
Dalam beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dala…
Reformasi Sektor Keamanan (RSK) atau Security Sector Reform (SSR) merupakan sebuah konsep untuk mereformasi atau membangun kembali sektor keamanan negara sejalan dengan prinsip demokrasi, profesi…