Buku ini mengulas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 terkait pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, dengan memaparkan latar belakan…
Buku ini menghimpun dan mengulas Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak beserta peraturan pendukungnya, termasuk UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No. 4 Tahun 1979 t…
Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan kompilasi regulasi yang mengatur kedudukan, kewenangan, struktur, serta tata kerja Ma…
Buku Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984: Pelayanan Kehamilan, Persalinan, dan Pasca Persalinan membahas pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin hak-hak perempuan di bidang k…
Buku ini membahas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai upaya pembaruan hukum pidana nasional yang lebih kontekstual, demokratis, dan se…
This book presents the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, the fundamental legal framework enacted after the Marcos era to restore democracy, safeguard human rights, and reinforce…
Buku ini menyajikan UUD 1945 secara lengkap, mulai dari naskah asli hingga seluruh perubahan hasil amandemen, untuk memberikan pemahaman utuh mengenai perkembangan konstitusi Indonesia. Melalui per…
Buku ini menghimpun dan mengulas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang RI No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, beserta ketentuan yang melengk…
Buku ini merupakan lanjutan pembahasan mendalam mengenai upaya memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan fokus pada analisis konseptual, norma prosedural, yurisdiksi, kedud…
Buku ini memuat terjemahan resmi Konvensi Jenewa tahun 1949, yang menjadi landasan utama hukum humaniter internasional untuk melindungi korban konflik bersenjata. Di dalamnya tercakup empat konvens…
Buku ini membahas upaya sosialisasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman publik, aparat peneg…
Buku “SBKRI: Analisis dan Hasil Pemantauan” menyajikan kajian komprehensif mengenai polemik Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) sebagai salah satu instrumen administratif yan…
Buku ini mengulas secara kritis perdebatan seputar Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP), dengan menegaskan bahwa regulasi moral melalui legislasi tidak otomatis membawa m…
Buku ini mengkaji bagaimana rekonstruksi negara di Aceh berlangsung melalui penerapan berbagai kebijakan darurat, terutama pada masa konflik dan pasca-darurat militer, dengan menyoroti peran negara…
This book examines the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 8 of 2009, which establishes principles, standards, and operational guidelines to ensure that every policing …
Buku ini mengulas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 016/PUU-III/2005 yang menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang terhadap UUD 1945. Melalui…
Buku ini membahas secara komprehensif Protokol Tambahan I dan II yang melengkapi Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dengan fokus pada penguatan perlindungan bagi korban pertikaian bersenjata…
Buku Kedermawanan untuk Keadilan Sosial mengupas peran penting filantropi dalam mendorong perubahan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. Melalui pendekatan analitis dan reflektif, karya ini m…
Buku ini menganalisis politik hukum di balik upaya pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN) atau konsep wajib militer sebagaimana dirumuskan dalam RUU KCPN. Melalui kajian normatif, h…
Kenyan women face a significant gap between the legal equality guaranteed by the 2010 Constitution and the reality of property and inheritance practices, which are often discriminatory and influenc…