This volume consists of 28 authors' collective account of the legislative history of the Elements of Crimes and the Rules of Procedure and Evidence -- two important instruments governing the functi…
“Hukum untuk Manusia bukan Manusia untuk Hukum.” Adagium tersebut bermula dari pemikiran Alm. Profesor Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif. Hukum memang tidak pernah dapat didefinisikan s…
Secara lahiriah, manusia tidak bisa dipisahkan dari tanah; oleh karena itu, bagaimana tanah itu dikuasai oleh manusia baik sebagai individu maupun kelompok, bagaimana negara mengatur dan mengelola …
Gagasan konstitus transis pernah dibicarakan secara intensif dan mendalam dalam hampir setiap pertemuan yang diadakan oleh Koalisi untuk Konstitusi Baru. Gagasan ini baru dilempar ke luar setelah m…
This book and the response that it evokes in the minds of its readers should prove a significant contribution to the emergence of such an approach: one that is both authentically grounded in the Qu…
Lawyering Skills and the Legal Process bridges the gap between academic and practical law for students undertaking skills-based and clinical legal education courses at university. It develops oral …
Buku ini disusun ke dalam lima bagian. Pada bagian pertama dimuatkan tulisan-tulisan yang secara umum mengulas pemikiran tentang pengembangan prinsip-prinsip rule of law di dalam hukum pidana. Pada…
Salah satu paradigna dalam pemikiran hukum adalah lahirnya para penganut aliran sosialis. Para eksponen hukum tersebut berhasil menampilkan dirinya sebagai paradigma yang turut mewarnai sejarah huk…
Konstelasi dan refleksi adalah dua kata kunci dalam memahami setiap medan telaah. Konstelasi berfungsi mendudukkan persoalan sehingga keluasan latarnya menjadi terpaparkan. Sementara itu, refleksi …
In this book, first published in 2007, Christopher F. Zurn shows why a normative theory of deliberative democratic constitutionalism yields the best understanding of the legitimacy of constitutiona…
Salah satu masalah yang dihadapi dalam sistem hukum di Indonesia adalah masih terbatasnya literatur hukum yang secara mendalam mengkaji isu-isu hukum tertentu yang sering dihadapi dalam praktek pen…
Bagaimana suatu keadilan transisional yangterjadi di Indonesia dan bagaimana pula masyarakat dan lembaga menikapi keberadaan keadilan transisional ini dalam keh\jahatan-kejahatan yang telah terjadi
Keterhubungan antara hukum sebagai aturan yang memberikan cakupan dan batasan bagi tindakan-tindakan masyarakat dan politik sebagai sebuah aktivitas/tindakan yang bergerak dalam dimensi otoritas da…
Mencari karakter aksional dalam pluralisme hukum / Rikardo Simarmata Pluralisme hukum, sebuah sketsa genealogis dan perdebatan teoritis / Kebeet von Benda-Beckmann Sejarah pluralisme hukum dan kons…
In 1999, the MPR1 (Majelis Permusyawaratan Rakyat, the People’s Consultative Assembly) enacted the First Amendment to the 1945 Constitution of Indonesia. Over each of the next three years, it pas…
Setidaknya Terdapat lima sistem hukum (legal system) di dunia, yaitu; sistem hukum sipil (civil law), sistem hukum Anglo-Saxon (commonlaw), sistem hukum agama, sistem hukum adat, dan sistem hukum n…
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan saksi mahkota dalam perkara pidana dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi saksi mahkota. Denagn menggunakan metod…
Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk Ali Sadikin (Alm.) yang pada masa itu menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sebagai representasi dari pemeri…
Ombudsman adalah lembaga negara dan juga daerah yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan serta Badan…
Salah satu langkah utama yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di masa-masa awal Era Reformasi untuk mengimplementasikan semangat reformasi, adalah memunculkan kembali terminolog…