Text

Kontroversi atas putusan mahkamah konstitusi: catatan hakim konstitusi

---

Kendati Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan judicial review yang diajukan Bram H.D. Manoppo, Direktur PT Putra Pobiagan Mandiri yang menjadi tersangka dalam kasus pengadaan helikopter Mi-2 di Nanggroe Aceh Darussalam, berbagai pihak rupanya tidak cukup bergembira atas putusan MK. Putusan itu dinilai telah memberikan celah baru bagi terbebasnya Abdullah Puteh dan Bram Manoppo sendiri, sekaligus dinilai telah melumpuhkan upaya pemberantasan korupsi.Pro dan kontra atas putusan pengadilan adalah hal yang biasa terjadi. Dengan adanya beragam pendapat, justru sebuah putusan akan mengalami pengayaan-pengayaan yang nantinya akan berguna untuk memutuskan hal serupa di masa depan. Dengan catatan, putusan tersebut memang dicapai dengan sebuah proses peradilan yang fair dan jauh dari praktek suap-menyuap (judicial corruption). Akan tidak ada gunanya mendebatkan putusan yang diambil karena hakim telah berpihak atau telah dibayar. Dalam pijakan seperti inilah saya ingin mengajak kembali mendiskusikan putusan MK, terlepas apakah kita setuju atau tidak dengan putusan tersebut.

---

Availability

KP.III.00030	KP.III IND k	My Library	Available
KP.III.00030-1	KP.III IND k	My Library	Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

KP.III IND k

Publisher

Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi., 2008

Collation

xviii, 416p. ; 23cm.

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

978-9791576956

Classification

KP.III

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Mahkamah Konstitusi
putusan mahkamah konstitusi
hakim konstitusi

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment