Salah satu hal yang mengemuka dalam mempelajari kinerja KPP HAM adalah bahwa investigasi HAM berperspektif jender belum merupakan bagian integral dari strategi kerja kelima KPP HAM. Suatu gambaran …
Sungguh suatu jalan panjang menuju saat di mana kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam situasi konflik bersenjata mendapatkan perlakuan hukum dan pertanggungjawaban yang memenuhi standar ke…
Dalam terbitan Seri Dokumen Kunci 8 ini, kami memilih salah satu bab dari Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor- Leste , yaitu Bab 7.7 yang berjudul Pemerkosaan, Perbud…
Komnas Perempuan mempublikasikan Seri Dokumen Kunci No. 9 yang berisi tiga dokumen penting untuk menegakkan dan melindungi hak asasi buruh migran berharap kita dapat melihat kembali dengan cermat a…
Adanya penegasan Konstitusi pada jaminan hak bebas dari penyiksaan, dan juga hak asasi manusia pada umumnya merupakan tonggak sejarah perjalanan negara-bangsa Indonesia. Penegasan Konstitusi merupa…
Komnas Perempuan as a national human rights institution whose scope of work is to increase public awareness, has the interest in developing a review report on the implementation of BPFA+25 and to b…
Seri Dokumen Kunci Komnas Perempuan diluncurkan melalui penerbitan dua laporan resmi yang memaparkan fakta-fakta kerusuhan Mei 1998. Penerbitan ini dilakukan dalamrangka memperingati satu tahun ber…
Data Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang dimuat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2014 bersumber dari data kasus yang ditangani dan diterima dari sejumlah 191 lembaga-lembag…
Instrumen evaluasi digunakan untuk melihat dampak dari implementasi UU nomor 23/2004 dari perspektif korban KDRT, khususnya dalam hal relevansi, efektifitas, efisiensi dan keberlanjutan dari aturan…
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lembaga/institusi…