Buku Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia membahas tantangan utama dalam pembiayaan sektor kesehatan nasional, termasuk keterbatasan alokasi anggaran, ketimpang…
Panduan Sederhana Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik merupakan bahan acuan praktis yang bertujuan membantu badan publik dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan Undang-Undang …
RUU Rahasia Negara: Ancaman bagi Demokrasi mengkaji secara kritis rancangan undang-undang yang berpotensi memberikan kewenangan luas kepada pemerintah dalam menentukan, mengklasifikasikan, dan menu…
Buku ini mengkaji bagaimana rekonstruksi negara di Aceh berlangsung melalui penerapan berbagai kebijakan darurat, terutama pada masa konflik dan pasca-darurat militer, dengan menyoroti peran negara…
Buku Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memuat ketentuan resmi yang mengatur mekanisme kerja, fungsi, dan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif negara. Dokumen ini…
Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) menetapkan pengaturan komprehensif mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, serta mekanisme kerja K…
Buku Memorandum DPR dan SI MPR: Sebuah Wacana Supremasi Hukum mengkaji perkembangan mekanisme memorandum yang digunakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rak…
Dokumen “Materi-materi yang Berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik” memuat himpunan kajian, naskah akademis, analisis kebijakan, dan referensi no…
Buku Kompilasi Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kejaksaan merupakan himpunan lengkap regulasi yang mengatur struktur, fungsi, kewenangan, dan mekanisme operasional Komisi Kejaksaan Republ…
Buku “Merumuskan Konsep dan Praktek Partisipasi Dalam Pelayanan Publik” mengkaji secara komprehensif teori, prinsip, dan implementasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publ…
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 menetapkan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan pr…
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan kerangka dasar yang seragam bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, …
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 menetapkan ketentuan strategis terkait koordinasi, pelaksanaan, dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan r…
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial menetapkan struktur organisasi, pembagian fungsi, serta tata kerja yang menjadi das…
Buku Antikorupsi dan Akuntabilitas: Sistem dan Habitus Transparansi membahas pentingnya membangun budaya transparansi dan akuntabilitas sebagai dasar sistem antikorupsi yang berkelanjutan. Penulis …
Buku "Kesimpulan dan Saran Semiloka tentang Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dan Pencegahan KKN" yang diterbitkan oleh Ombudsman ini memuat hasil kajian dan rumusan bersama p…
Buku Korupsi Kepresidenan: Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga — Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa membongkar keterkaitan erat antara kekuasaan politik, militer, dan partai dalam membentuk sistem …
Buku Memerangi Korupsi di Indonesia: Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan membahas strategi dan langkah-langkah konkret dalam memperkuat sistem akuntabilitas publik sebagai kunci utama pemberant…
Buku Mengenali & Memberantas Korupsi merupakan panduan praktis untuk memahami hakikat, bentuk, dan dampak korupsi serta strategi efektif dalam pencegahannya. Disusun dengan bahasa yang mudah dipaha…
Buku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengatur mekanisme pembagian keuangan yang adil dan proporsional antara pem…