Dokumen ini mengkaji secara historis dan sosiologis latar belakang berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Indonesia, yang dipicu oleh ingatan kolektif atas rasisme sistemis dan diskriminasi huku…
Laporan ini menyajikan analisis komprehensif dan pemetaan terhadap potret kasus-kasus pengaduan masyarakat yang mengemuka sepanjang tahun 2009. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis dat…
Laporan tahunan ini mendokumentasikan rekam jejak, capaian, dan evaluasi kinerja Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang tah…
Laporan penelitian ini mengkaji secara komprehensif penataan dan konstruksi pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menjaga keseimbangan antara semangat otonomi daerah dan …
Buku ini mengkaji secara komprehensif restrukturisasi kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan peluang strategis optimalisasi peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui pembangunan…
Laporan penelitian ini mengkaji mekanisme dan efektivitas pengawasan terhadap produk hukum daerah—seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)—sebagai instrumen krusia…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi dan urgensi Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen yuridis utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui metode penelitian huku…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan, fungsi, dan prospek Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dari perspektif hukum tata negara serta teori parlemen…
Laporan penelitian ini mengkaji eksistensi kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Petalangan beserta hak-hak tanah adat tradisionalnya di Provinsi Riau di tengah masifnya arus modernisasi dan ekspans…
Laporan penelitian ini mengkaji dinamika kepemilikan dan penguasaan hak ulayat atau tanah suku dalam kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai wilayah deng…
Laporan penelitian ini mengkaji implementasi komitmen konstitusional negara dalam mengakui dan menghormati Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta hak-hak tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan. M…
Penelitian ini mengkaji dinamika pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak digulirkannya era desentralisasi, format pembagian …
Pembangunan hukum nasional di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar berupa disharmonisasi dan konflik undang-undang di bidang sektoral. Pendekatan pembentukan regulasi yang cenderung …
Menciptakan Peluang Keadilan: Studi atas Village Justice in Indonesia dan Terobosan dalam Penegakan Hukum dan Aspirasi Reformasi Hukum di Tingkat Lokal (Februari 2005) mengeksplorasi praktik peradi…
Laporan monitoring ini meninjau jalannya proses peradilan koneksitas terkait peristiwa penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 27 Juli 1996 (Peristiwa Kudatuli). Fokus utama l…
Laporan ini mengevaluasi pelaksanaan Macleay Valley Aboriginal Women's Family Violence Protection Project, sebuah proyek kemitraan strategis antara organisasi lokal Goorie Galbans dan Women's Legal…
Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya merupakan salah satu pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang berat, terlebih jika pelakunya adalah seorang prajurit…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konstruksi hukum terhadap perempuan yang melakukan pembunuhan terhadap suaminya yang merupakan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengaturan hukum terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan dengan modus operandi tipu muslihat di Indonesia. Modus tipu muslihat d…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap perempuan korban perkosaan berdasarkan Undang-Un…