Prosiding ini merangkum kumpulan hasil pemikiran, penelitian, dan evaluasi empiris mengenai efektivitas program pemberdayaan masyarakat serta implementasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikhusus…
Laporan hasil penelitian ini mengkaji secara komprehensif hubungan kausalitas antara implementasi kebijakan otonomi daerah dengan efektivitas pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Menggu…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi, perlindungan hukum, dan tantangan implementasi hak-hak adat kelautan masyarakat pesisir di Provinsi Maluku. Melalui metode penelitian hukum e…
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas kinerja kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yaitu f…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan eksistensi hak atas tanah masyarakat adat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Barat. Melalui metode …
Laporan penelitian ini mengkaji eksistensi kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Petalangan beserta hak-hak tanah adat tradisionalnya di Provinsi Riau di tengah masifnya arus modernisasi dan ekspans…
Penelitian ini mengkaji interrelasi antara pelaksanaan otonomi daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan efektivitas kerja sama pembangunan antar-daerah di Indonesia. Sejak diimplementasikannya…
Laporan penelitian ini mengkaji dinamika kepemilikan dan penguasaan hak ulayat atau tanah suku dalam kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai wilayah deng…
Laporan penelitian ini mengkaji implementasi komitmen konstitusional negara dalam mengakui dan menghormati Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta hak-hak tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan. M…
Pengakuan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia masih menghadapi hambatan serius akibat adanya tumpang tindih dan ego sektoral dalam berbagai un…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alur komunikasi organisasi yang terjadi di dalam Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dengan fokus studi kasus pada Sub …
Laporan kegiatan magang ini bertujuan untuk mendokumentasikan, mengkaji, dan mengevaluasi aktivitas serta keterlibatan praktikan di Divisi Partisipasi Masyarakat (Partisipasi Publik) dalam menyukse…
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis praktik pembebasan hak ulayat atas tanah adat di Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, dengan memfokuskan kajian pada studi kasus di Kabupat…
Publikasi advokasi bertajuk Ina Tana Berkeadilan dan Setara: Pentingnya RUU Masyarakat Adat menguraikan urgensi legislasi payung hukum nasional yang komprehensif untuk mengakui, melindungi, dan mem…
Artikel opini dalam Buletin Objective News bertajuk Jangan Apriori Anggota Polri Jadi Ketua KPK menyajikan argumen penyeimbang di tengah pro-kontra keterlibatan unsur kepolisian dalam jajaran pimpi…
Ulasan dalam Majalah Gaung AMAN mengenai Hak Kelola Wilayah Adat RUU Pertanahan menyoroti respons kritis dan kekhawatiran mendalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terhadap draf regulasi pertanaha…
Karya ini membedah paradoks migrasi tenaga kerja dan bayang-bayang eksploitasi yang dihadapi oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui sudut pandang majalah "Kesaksian" yang diterbitkan oleh…
Karya ini menyajikan telaah komprehensif mengenai dinamika pembangunan, proyeksi masa depan, serta pelestarian akar budaya di wilayah Jawa Barat melalui sudut pandang Majalah Parahyangan. Melalui p…
Karya ini mengkritisi benturan regulasi dan dampak sosio-ekonomi dari kebijakan tata kelola transportasi daring (online) di Indonesia melalui kacamata "suara pinggiran" yang mewakili para pengemudi…
Karya ini mengkritisi polemik seputar pasal-pasal kontroversial dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dinilai mengancam pilar demokrasi dari sudut pandang masyarakat marjina…