Prosiding ini merangkum kumpulan hasil pemikiran, penelitian, dan evaluasi empiris mengenai efektivitas program pemberdayaan masyarakat serta implementasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikhusus…
Laporan pertanggungjawaban ini mendokumentasikan secara komprehensif kinerja, dinamika organisasi, dan capaian strategis Kolektif Pimpinan—khususnya Ketua Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengarah…
Laporan penelitian ini mengkaji secara mendalam dinamika sosial-politik, transisi keamanan, dan adaptasi regulasi di Provinsi Aceh dalam kurun waktu krusial transisional antara Agustus 2005 hingga …
Laporan tahunan ini mendokumentasikan rekam jejak, capaian, dan evaluasi kinerja Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang tah…
Laporan penelitian ini mengkaji secara komprehensif penataan dan konstruksi pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menjaga keseimbangan antara semangat otonomi daerah dan …
Buku ini mengkaji secara komprehensif restrukturisasi kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan peluang strategis optimalisasi peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui pembangunan…
Laporan hasil penelitian ini mengkaji secara komprehensif hubungan kausalitas antara implementasi kebijakan otonomi daerah dengan efektivitas pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Menggu…
Laporan penelitian ini mengkaji mekanisme dan efektivitas pengawasan terhadap produk hukum daerah—seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)—sebagai instrumen krusia…
Laporan penelitian ini mengkaji secara komprehensif perkembangan, kedudukan, dan efektivitas konstruksi lembaga perwakilan daerah—khususnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)—dalam sistem parlemen b…
Laporan penelitian ini mengkaji secara mendalam dinamika dan efektivitas kewenangan pemerintahan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan pada era otonomi daerah, dengan fokus studi kasus di Provi…
Buku ini mengkaji secara mendalam model rekonstruksi tata kelola pemerintahan tingkat terendah yang berbasis pada kearifan dan budaya lokal melalui studi komparatif di dua wilayah otonomi khusus/kh…
Laporan hasil penelitian ini mengkaji secara komprehensif dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 terhadap dinamika penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada tingkat kabu…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi, perlindungan hukum, dan tantangan implementasi hak-hak adat kelautan masyarakat pesisir di Provinsi Maluku. Melalui metode penelitian hukum e…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi dan urgensi Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen yuridis utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui metode penelitian huku…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan, fungsi, dan prospek Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dari perspektif hukum tata negara serta teori parlemen…
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas kinerja kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yaitu f…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan hubungan pusat dan daerah terkait skema bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam sektor pertambangan di Provinsi Sulawesi Teng…
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dinamika pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta mengidentifikasi berbagai problematika dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Mel…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontestasi tata kelola komoditas timah di Kepulauan Bangka Belitung yang berada di pusaran arus globalisasi dan dinamika glokalisasi. Menggunakan metode …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan eksistensi hak atas tanah masyarakat adat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Barat. Melalui metode …