Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional 2019

5762 189 20 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional 2019 Tim penyusun BNN Primary Author mixed material Jakarta Badan Narkotika Nasional RI 2019 bnn_narkotikaa.jpg.jpg Merumuskan Konsep dan Praktek Partisipasi Dalam Pelayanan Publik Suhirman, et.al Editor mixed material 9799727359 Bandung Forum Pengembangan Partisipasi Masarakat (FPPM) 2006 merumuskaan_dan.jpg.jpg Memfasilitasi Konsultasi Publik: Refleksi Pengalaman Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPP-T2CP2EPRPD) Yuna Farhan, et.al Primary Author Dan Satriana, et.al Editor mixed material 9789799727398 Bandung Forum Pengembangan Partisipasi Masarakat (FPPM) 2007 mm_pas_publiiks.jpg.jpg Measures to Create a Safe Community Environment for Female Children and Women (V): Current Policies and Alternative Plans for the Safety of Female Children and Women Mi-Hye Chang, et.al Primary Author mixed material Seoul Korean Women's Development Institute 2014 2014_measuress.jpg.jpg Kumpulan peraturan Terkait kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Primary Author mixed material Jakarta Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun 2016 kumpulan_p_terkai_bap.jpg.jpg himpunan Peraturan Jabatan Fungsional perancang Peraturan Perundang-Undagan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI Primary Author mixed material Jakarta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI 2008 himpinan_pertruan_jaab.jpg.jpg Rencana pembangunan jangka menengah nasional 2004--2009: Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009 dilengkapi dengan: UU RI no. 25 th. 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional Redaksi Sinar Grafika Primary Author mixed material 9793421983 Jakarta Sinar Grafika 2006 rpjmn_2004.jpg.jpg Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Pedoman Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan Terhadap perempuan Dalam Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dan Teknis Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Primary Author mixed material Jakarta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak RI 2011 68bd22f8-f7d2-4d0c-991a-7c0cbdb20f92.jpg.jpg Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005: Tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah & peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 17 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah mixed material Jakarta CV. Eko Jaya 2005 2005_dielngkpai_cv.jpg.jpg Masyarakat sipil dan kebijakan publik: Studi kasus masyarakat sipil dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan Wawan Ichwanuddin, et.al Primary Author mixed material 9791158096 Jakarta YAPPIKA 2006 masy_sipill.jpeg.jpeg Penanganan lintas sektor bagi perempuan dan anak korban kekerasan: Rancangan peraturan daerah nomor.. tahun ..., mixed material rancangan_peraruan_daeah.jpg.jpg Revisi KUHAP Mengenai Upaya Paksa (2) Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Primary Author mixed material 9786029662658 Jakarta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2010 revisi_kuhap.jpg.jpg Rancangan undang-undang: Naskah akademis undang-undang anti perkosaan Komnas perempuan Primary Author mixed material Jakarta Komnas Perempuan 2000 ruu_komna_spe.jpg.jpg Rancangan undang-undang republik Indonesia nomor.. tahun ... tentang kitab undang-undang hukum pidana Direktorat Perundang-undangan Primary Author mixed material Jakarta Departemen Hukum dan Perundang-undangan 2000 ran_uud_engayoman.jpg.jpg Potret konstitusi: Pasca amandemen UUD 1945 A.M. Fatwa Primary Author mixed material 9789797094386 Jakarta Penerbit Buku Kompas 2009 pasca_amandemen.jpg.jpg Peraturan presiden republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ mixed material Jakarta CV. Eko Jaya 2006 nomor_8_thun_2006.jpg.jpg Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pegadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Presiden Republik Indonesia Primary Author mixed material 9789791815727 Jakarta CV DK Mandiri 2010 barang_dan_jasa_544.jpg.jpg Peraturan presiden republik Indonesia nomor 39 tahun 2005 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2006 (Lampiran II) Presiden Republik Indonesia Primary Author mixed material Jakarta Presiden Republik Indonesia 2006 lampiran_II.jpg.jpg Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan Presiden Republik Indonesia Primary Author mixed material Jakarta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) aris%5B_anriii.jpg.jpg Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan mixed material Jakarta CV. Eko Jaya 2005 cv_ekp_20005.jpg.jpg