Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Desentralisasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah - Tools 7 merupakan bahan pelatihan yang membahas hubungan antara …
Buku Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) Pertama: Laporan Sinopsis, April 2002 menyajikan ringkasan hasil penilaian cepat terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia pada tahap a…
Buku ini menyajikan hasil kajian mengenai implementasi sistem pemerintahan desa di Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembahasan difokuskan pada kesiapan peme…
Laporan tahunan ini menyajikan pemetaan komprehensif, evaluasi, serta analisis kritis mengenai perkembangan situasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Provinsi Aceh sepanjang tahun berjalan. Pasc…
Laporan tahunan ini menyajikan dokumentasi menyeluruh mengenai implementasi, capaian target, serta evaluasi menyeluruh Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di seluruh wilayah Indonesia sepanjang ta…
Laporan survei ini menyajikan analisis empiris berskala nasional mengenai persepsi, sikap, dan preferensi politik masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2002, sebuah fase krusial dalam konsolidasi de…
Laporan penelitian ini mengkaji secara komprehensif penataan dan konstruksi pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menjaga keseimbangan antara semangat otonomi daerah dan …
Laporan hasil penelitian ini mengkaji secara komprehensif hubungan kausalitas antara implementasi kebijakan otonomi daerah dengan efektivitas pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Menggu…
Laporan penelitian ini mengkaji mekanisme dan efektivitas pengawasan terhadap produk hukum daerah—seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)—sebagai instrumen krusia…
Laporan penelitian ini mengkaji secara mendalam dinamika dan efektivitas kewenangan pemerintahan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan pada era otonomi daerah, dengan fokus studi kasus di Provi…
Buku ini mengkaji secara mendalam model rekonstruksi tata kelola pemerintahan tingkat terendah yang berbasis pada kearifan dan budaya lokal melalui studi komparatif di dua wilayah otonomi khusus/kh…
Laporan hasil penelitian ini mengkaji secara komprehensif dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 terhadap dinamika penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada tingkat kabu…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi dan urgensi Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen yuridis utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui metode penelitian huku…
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dinamika pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta mengidentifikasi berbagai problematika dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Mel…
Laporan penelitian ini menganalisis implementasi otonomi daerah dan implikasinya terhadap tata kelola serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai wilayah yang kay…
Penelitian ini mengkaji interrelasi antara pelaksanaan otonomi daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan efektivitas kerja sama pembangunan antar-daerah di Indonesia. Sejak diimplementasikannya…
Penelitian ini mengkaji dinamika pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak digulirkannya era desentralisasi, format pembagian …
Laporan penelitian ini mengkaji kebijakan penataan ruang di Provinsi Maluku Utara dengan menitikberatkan pada studi pendekatan strategi pembangunan yang berdimensi wilayah kepulauan dalam perspekti…
Laporan penelitian ini mengkaji penataan ulang hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan fokus spesifik pada identifikas…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi, pandangan, serta peran kritis Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terhadap dinamika penerapan Syariat Islam di P…