Dokumen ini memuat lampiran pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Isi dokumen mencakup laporan mengenai pe…
Buku ini memuat rencana pembangunan nasional yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014. Pembahasan mencakup strategi pembangunan berdasarkan kara…
Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Polisi Pamong Praja dan Reformasi Sektor Keamanan - Tools 9 merupakan bahan pelatihan yang membahas peran Polisi Pam…
Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Desentralisasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah - Tools 7 merupakan bahan pelatihan yang membahas hubungan antara …
Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan merupakan pedoman yang mengatur tata cara pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tingkat kecamatan seb…
Panduan Penyelenggaraan Forum SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) merupakan pedoman yang memberikan arahan mengenai mekanisme pelaksanaan forum koordinasi antara perangkat daerah, masyarakat, dan …
Buku Kota Jayapura: Merintis Transparasi Keuangan Publik mengulas upaya Pemerintah Kota Jayapura dalam membangun sistem pengelolaan keuangan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipati…
Buku Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) Pertama: Laporan Sinopsis, April 2002 menyajikan ringkasan hasil penilaian cepat terhadap pelaksanaan desentralisasi di Indonesia pada tahap a…
Laporan Tahunan 2000 (Tim Pengendali JPS) menyajikan laporan mengenai pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program Jaring Pengaman Sosial (JPS) selama tahun 2000. Dokumen ini membahas upaya pemeri…
Buku ini menyajikan hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di daerah dengan menggunakan metode Citizen Report Card sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan pen…
Buku ini menyajikan hasil kajian mengenai implementasi sistem pemerintahan desa di Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembahasan difokuskan pada kesiapan peme…
Laporan Pembangunan Manusia Nasional perdana untuk Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2001 ini menganalisis hubungan timbal balik antara pembangunan manusia, konsolidasi demokrasi, dan kemajuan …
Laporan tahunan ini menyajikan dokumentasi menyeluruh mengenai implementasi, capaian target, serta evaluasi menyeluruh Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di seluruh wilayah Indonesia sepanjang ta…
Laporan ini mengulas secara mendalam evaluasi satu dekade peranan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) bersama para mitra strategis lokal dalam mengawal dan memperkuat fondasi transisi demokrasi pasca-Re…
Laporan survei ini menyajikan analisis empiris berskala nasional mengenai persepsi, sikap, dan preferensi politik masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2002, sebuah fase krusial dalam konsolidasi de…
Laporan penelitian ini mengkaji secara komprehensif penataan dan konstruksi pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna menjaga keseimbangan antara semangat otonomi daerah dan …
Buku ini mengkaji secara komprehensif restrukturisasi kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan peluang strategis optimalisasi peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melalui pembangunan…
Laporan hasil penelitian ini mengkaji secara komprehensif hubungan kausalitas antara implementasi kebijakan otonomi daerah dengan efektivitas pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Menggu…
Laporan penelitian ini mengkaji mekanisme dan efektivitas pengawasan terhadap produk hukum daerah—seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)—sebagai instrumen krusia…
Laporan penelitian ini mengkaji secara mendalam dinamika dan efektivitas kewenangan pemerintahan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan pada era otonomi daerah, dengan fokus studi kasus di Provi…