Library Picture

RECORD DETAIL
Back To Previous  XML Detail

Title Hukum agraria dan hak-hak atas tanah
Edition
Call Number KP.III SAN h
ISBN/ISSN 9793465859
Author(s) Urip Santoso
Subject(s) Lingkungan
Hak atas tanah
Hukum tanah
Hukum agraria
Classification KP.III
Series Title
GMD Text
Language Indonesia
Publisher Prenada Media
Publishing Year 2006
Publishing Place Jakarta
Collation xvi, 350 hal; 21 cm
Abstract/Notes Buku ini mencakup pengartian dan ruang lingkup hukum agraria dan hukum tanah; hukum dan politik agraria kolonial; penyusunan hukum agraria nasional hingga disahkannya UU Pokok-pokok Agraria; ruang lingkup dan hierarki hak penguasaan atas tanah. Kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertanahan terutama dalam lalu lintas hukum dan pemanfaatan tanah didasarkan pada ketentuan pasal 2 Ayat (2) UUPA yakni dalam hal kewenangan
untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah termasuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan juga
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Atas dasar kewenangan tersebut maka berdasarkan pasal 4 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara (pemerintah) kepada dan dipunyai oleh subyek hukum. Hak-hak atas tanah yang diberikan kepada subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dipersamakan dengan orang adalah hak-hak atas tanahyang bersifat keperdataan sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUPA.
Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous