Text
Peran Representasi dalam Fungsi Legislasi: Studi Pembentukan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Kajian ini membahas peran representasi politik dalam proses legislasi dengan menyoroti pembentukan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Studi ini menganalisis bagaimana kepentingan berbagai aktor—termasuk lembaga legislatif, pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat sipil—tercermin dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, penelitian ini mengkaji dinamika negosiasi politik, distribusi kekuasaan, serta pengaruh kepentingan ekonomi terhadap hasil akhir regulasi. Temuan menunjukkan bahwa kualitas representasi dalam fungsi legislasi sangat menentukan arah dan substansi undang-undang, khususnya dalam isu strategis seperti pengelolaan sumber daya alam. Studi ini juga menekankan pentingnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam proses legislasi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
| KP.XLIV 0240 | 050 API P | My Library (LAPORAN 3) | Available |
No other version available