Text
Hasil Penelitian Konstruksi Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Laporan penelitian ini mengkaji secara komprehensif perkembangan, kedudukan, dan efektivitas konstruksi lembaga perwakilan daerah—khususnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)—dalam sistem parlemen bikameral di Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis adanya ketimpangan wewenang (bikameralisme lemah atau soft bicameralism) antara DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan, yang dinilai membatasi optimalisasi penyaluran aspirasi daerah di tingkat pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kelembagaan saat ini memerlukan penguatan secara konstitusional demi menciptakan sistem check and balances yang ideal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi hukum dan penataan ulang kewenangan DPD RI agar mampu mengakomodasi kepentingan geopolitik lokal serta memperkokoh integrasi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
| KP.XLIV 0050 | 050 IND H | My Library (LAPORAN 1) | Available |
No other version available