Text
Laporan Penelitian Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Kalimantan Barat)
Laporan penelitian ini mengkaji secara mendalam dinamika dan efektivitas kewenangan pemerintahan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan pada era otonomi daerah, dengan fokus studi kasus di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia. Melalui pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menganalisis adanya tumpang tindih (overlapping) regulasi serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang sering kali memicu hambatan koordinasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi memberikan ruang bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal, pengelolaan wilayah perbatasan sebagai kawasan strategis nasional tetap menghadapi kendala struktural, mulai dari keterbatasan anggaran, minimnya infrastruktur, hingga isu diplomasi perbatasan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan fungsi sinkronisasi kelembagaan (seperti Badan Pengelola Perbatasan Daerah) serta reformasi regulasi yang memperjelas batas kewenangan daerah guna mempercepat pembangunan kesejahteraan dan menegakkan kedaulatan di beranda depan negara.
| KP.XLIV 0049 | 050 EFF L | My Library (LAPORAN 1) | Available |
No other version available