Text
Analisis Hukum Tata Negara Terhadap Kedudukan, Fungsi dan Prospek Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Dalam Perspektif Ajaran Parlemen Dua Kamar (Bicameralism)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan, fungsi, dan prospek Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dari perspektif hukum tata negara serta teori parlemen dua kamar (bicameralism). Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan komparatif, kajian ini membedah struktur ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perwakilan di Indonesia saat ini cenderung menerapkan soft bicameralism (bikameralisme lemah), di mana DPD-RI memiliki keterbatasan kewenangan dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan jika dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedudukan yang asimetris ini menyebabkan representasi kepentingan daerah di tingkat nasional belum berjalan optimal. Untuk masa depan, prospek DPD-RI idealnya diarahkan pada penguatan wewenang melalui amandemen konstitusi menuju sistem strong bicameralism (bikameralisme kuat) yang setara (co-equal) demi terciptanya mekanisme checks and balances yang efektif dalam tata kelola legislatif di Indonesia.
| KP.XLIV 0044 | 050 NAA A | My Library (LAPORAN 1) | Available |
No other version available