Text
Laporan Penelitian Hubungan Pemerintahan Pusat Daerah Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Keuangan, Pelayanan Umum, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Dan Sumber Daya Ekonomi
Laporan penelitian ini mengkaji dinamika hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta implikasi strukturalnya terhadap pengelolaan hubungan keuangan, penyelenggaraan pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya ekonomi lainnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembagian urusan pemerintahan pasca-pemberlakuan regulasi desentralisasi terbaru kerap kali memicu ketegangan akibat adanya tarikan sentralisasi materiil, terutama pada sektor-sektor strategis ekstraktif. Penelitian hukum normatif-empiris ini bertujuan untuk mengidentifikasi ekses dari ketimpangan hubungan tersebut terhadap kemandirian fiskal daerah dan kualitas pemenuhan hak-hak publik di tingkat lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa tumpang tindih regulasi sektoral tidak hanya menghambat efisiensi pelayanan umum, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam pembagian dana bagi hasil (DBH) komoditas SDA yang merugikan daerah penghasil. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang mengedepankan prinsip keadilan spasial, simplifikasi birokrasi, dan penguatan skema kemitraan yang sejajar antar-level pemerintahan guna mewujudkan tata kelola ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.
| KP.XLIV 0036 | 050 IND L | My Library (LAPORAN 1) | Available |
No other version available