Text

Penelitian Pola Hubungan Antara Pusat Dan Daerah

---

Penelitian ini mengkaji dinamika pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak digulirkannya era desentralisasi, format pembagian urusan pemerintahan, keuangan, dan pelayanan publik terus mengalami pergeseran antara tarikan sentralisasi dan otonomi daerah. Penelitian hukum normatif-empiris ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola hubungan ideal yang mampu meminimalkan benturan kewenangan serta mengakomodasi pluralisme hukum di tingkat lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketegangan hubungan pusat-daerah kerap dipicu oleh inkonsistensi regulasi sektoral, ketimpangan fiskal nasional, serta kurangnya ruang bagi desentralisasi asimetris di wilayah-wilayah khusus. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pola hubungan yang tidak lagi bersifat hierarkis-subordinatif, melainkan kemitraan sejajar yang integratif (intergovernmental relations). Langkah ini menuntut penataan ulang pola pengawasan pusat terhadap produk hukum daerah serta pembagian urusan berdasarkan asas eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang harmonis dan inklusif.

---

Availability

KP.XLIV 0032

050 IND P

My Library (LAPORAN 1)

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

050 IND P

Publisher

Jakarta : Dewan perwakilan daerah (DPD)., 2009

Collation

183 hlm; 21 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

050

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

-

Subject(s)

Hukum
Laporan
Tata kelola pemerintahan
Inklusif
Kajian negara
Desentralisasi dan Otonomi
Pembagian kewenangan

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment