Text
Laporan Penelitan Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara Studi Pendekatan Strategi Pembangunan Berdimensi Wilayah Kepulauann Dalam Perspektif Otonomi Daerah
Laporan penelitian ini mengkaji kebijakan penataan ruang di Provinsi Maluku Utara dengan menitikberatkan pada studi pendekatan strategi pembangunan yang berdimensi wilayah kepulauan dalam perspektif otonomi daerah. Sebagai provinsi kepulauan, Maluku Utara menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang unik, di mana model penataan ruang daratan konvensional sering kali tidak efektif jika diterapkan secara kaku. Dalam bingkai otonomi daerah, regulasi penataan ruang dituntut untuk mampu mengintegrasikan karakteristik kelautan, konektivitas antar-pulau, serta mitigasi bencana wilayah pesisir guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, implementasinya kerap terhambat oleh keterbatasan kapasitas fiskal daerah, tumpang tindih pemanfaatan ruang antara sektor pertambangan ekstraktif dan konservasi laut, serta belum optimalnya sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Penelitian hukum normatif-empiris ini menyimpulkan bahwa penataan ruang kepulauan yang berkelanjutan memerlukan reorientasi kebijakan yang menempatkan laut sebagai pemersatu pembangunan. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya penguatan regulasi lokal yang berbasis pada keadilan spasial, pembagian urusan urusan pemerintahan yang asimetris, serta penegasan hak kelola masyarakat lokal demi mewujudkan kemandirian daerah kepulauan.
| KP.XLIV 0030 | 050 IND L | My Library (LAPORAN 1) | Available |
No other version available