https://kadinlandak.org/xnxx/ https://kadinprovkalteng.id/tentang-kadin/ https://jwpackagestore.com/ https://www.hoteltheperahill.com/en/ https://kadinkotadobo.org/ https://kadinpulausumaterabarat.org/kontak/ https://www.dabhotel.com/en/ https://www.coretechgmc.com/contact https://alerjiklinigi.com/yaslilarda-demir-eksikligi/ https://www.kktcdinisleri.com/ozelgundetay.php?id=4 https://activos.fce.ucr.ac.cr/app_Login/ https://encuestas.fce.ucr.ac.cr/
Image of Penerapan Minimum Alat Bukti dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual pada Korban Penyandang Disabilitas Intelektual

Text

Penerapan Minimum Alat Bukti dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual pada Korban Penyandang Disabilitas Intelektual

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan minimum alat bukti dalam proses pembuktian kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas intelektual di Indonesia. Kelompok penyandang disabilitas intelektual memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap kekerasan seksual, namun sering kali menghadapi hambatan besar dalam mengakses keadilan akibat keterbatasan dalam memberikan keterangan yang konsisten di hadapan hukum. Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan kasus (case approach) dan perundang-undangan (statute approach), penelitian ini mengkaji sinkronisasi antara hukum acara pidana konvensional (KUHAP) dengan regulasi progresif terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian kekerasan seksual pada korban disabilitas intelektual kerap mengalami jalan buntu jika hanya bersandar pada aturan rigid KUHAP yang mensyaratkan minimal dua alat bukti sah tanpa melihat kondisi khusus korban. Namun, kehadiran UU TPKS memberikan terobosan hukum di mana keterangan saksi/korban penyandang disabilitas yang didukung oleh satu alat bukti sah lainnya (seperti hasil pemeriksaan psikologis forensik atau visum et repertum psikiatrik) sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa selain aspek regulasi, kesiapan dan perspektif inklusif aparat penegak hukum serta penyediaan akomodasi yang layak selama proses peradilan sangat krusial demi mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi korban.

Availability
KP.XLIII 0079370 ANI PMy Library (SKRIPSI 2)Available
Detail Information
Series Title
-
Call Number
370 ANI P
Publisher
Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.,
Collation
30 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
370
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
-
Subject(s)
Kekerasan seksual
Tesis
Disabilitias
Disabilitas Intelektual
Specific Detail Info
Tesis
Statement of Responsibility
Other version/related

No other version available

File Attachment
Comments
You must be logged in to post a comment