Text

GAUNG AMAN: Hak Kelola Wilayah Adat RUU Pertanahan

---

Ulasan dalam Majalah Gaung AMAN mengenai Hak Kelola Wilayah Adat RUU Pertanahan menyoroti respons kritis dan kekhawatiran mendalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terhadap draf regulasi pertanahan nasional yang dinilai masih mendomestikasi serta mendiskriminasi eksistensi hukum adat. Artikel ini mengkritisi rumusan RUU Pertanahan yang tidak menawarkan simplifikasi prosedur pengakuan hak ulayat, melainkan cenderung melestarikan ego sektoral negara dan memperluas celah kriminalisasi terhadap masyarakat lokal melalui kewajiban izin yang rumit. Mengacu pada mandat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012, Gaung AMAN menegaskan bahwa kedaulatan agraria, ruang hidup, dan hak kelola wilayah adat harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang utuh—bukan objek pelengkap—demi mencegah eskalasi konflik agraria serta menjamin keadilan sosial bagi komunitas adat di seluruh kepulauan nusantara.

---

Availability

KP.XXXVI 0225

050 GAO G

My Library (TERBITAN BERSERI 2)

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

050 GAO G

Publisher

Jakarta : Redaksi gaung aman., 2016

Collation

45 hlm; 27 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

050

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Edisi 59 Agustus 2016

Subject(s)

Masyarakat adat
Hak ulayat
Konflik agraria
Hak masyarakat adat
terbitan berseri
RUU Pertahanan

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment