Text

Majalah Parlementaria: Freeport Harus Patuhi Undang-Undang

---

Laporan utama dalam Majalah Parlementaria edisi Freeport Harus Patuhi Undang-Undang ini mengulas secara kritis peran pengawasan, fungsi legislasi, dan ketegasan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam mengawal kepatuhan PT Freeport Indonesia (PTFI) terhadap regulasi pertambangan nasional. Melalui pendekatan jurnalistik-analitis, edisi ini membedah dinamika negosiasi antara pemerintah dan korporasi multinasional tersebut terkait implementasi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), khususnya mengenai kewajiban divestasi saham mayoritas sebesar 51% kepada pihak Indonesia, transisi Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), serta percepatan pembangunan fasilitas pemurnian domestik (smelter). Narasi di dalamnya menekankan urgensi penegakan kedaulatan negara atas kekayaan alam nasional demi kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945. Sebagai media komunikasi resmi institusi, majalah ini berfungsi sebagai dokumen akuntabilitas publik sekaligus rekam jejak diplomasi ekonomi dan pengawasan legislatif terhadap industri ekstraktif berskala makro.

---

Availability

KP.XXXVI 0057

050 JUN M

My Library (TERBITAN BERSERI 2)

Available

Detail Information

Series Title

-

Call Number

050 JUN M

Publisher

Jakarta : DPR RI., 2017

Collation

79 hlm; 28 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

19795912

Classification

050

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

Edisis 147 Th. XLVII 2017

Subject(s)

terbitan berseri
Kepentingan korporasi
Dampak Sosial-Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment