Buku ini mengkaji secara mendalam model rekonstruksi tata kelola pemerintahan tingkat terendah yang berbasis pada kearifan dan budaya lokal melalui studi komparatif di dua wilayah otonomi khusus/kh…
Laporan hasil penelitian ini mengkaji secara komprehensif dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 terhadap dinamika penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada tingkat kabu…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi, perlindungan hukum, dan tantangan implementasi hak-hak adat kelautan masyarakat pesisir di Provinsi Maluku. Melalui metode penelitian hukum e…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi dan urgensi Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen yuridis utama dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui metode penelitian huku…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kedudukan, fungsi, dan prospek Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dari perspektif hukum tata negara serta teori parlemen…
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas kinerja kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tiga fungsi utamanya, yaitu f…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan hubungan pusat dan daerah terkait skema bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam sektor pertambangan di Provinsi Sulawesi Teng…
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dinamika pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta mengidentifikasi berbagai problematika dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Mel…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontestasi tata kelola komoditas timah di Kepulauan Bangka Belitung yang berada di pusaran arus globalisasi dan dinamika glokalisasi. Menggunakan metode …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan eksistensi hak atas tanah masyarakat adat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Sulawesi Barat. Melalui metode …
Laporan penelitian ini menganalisis implementasi otonomi daerah dan implikasinya terhadap tata kelola serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai wilayah yang kay…
Laporan penelitian ini mengkaji eksistensi kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Petalangan beserta hak-hak tanah adat tradisionalnya di Provinsi Riau di tengah masifnya arus modernisasi dan ekspans…
Laporan penelitian ini mengkaji dinamika hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta implikasi strukturalnya terhadap pengelolaan hubungan keuangan, penyelenggaraan pelayanan umum,…
Penelitian ini mengkaji interrelasi antara pelaksanaan otonomi daerah, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan efektivitas kerja sama pembangunan antar-daerah di Indonesia. Sejak diimplementasikannya…
Laporan penelitian ini mengkaji dinamika kepemilikan dan penguasaan hak ulayat atau tanah suku dalam kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai wilayah deng…
Laporan penelitian ini mengkaji implementasi komitmen konstitusional negara dalam mengakui dan menghormati Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta hak-hak tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan. M…
Penelitian ini mengkaji dinamika pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejak digulirkannya era desentralisasi, format pembagian …
Pembangunan hukum nasional di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar berupa disharmonisasi dan konflik undang-undang di bidang sektoral. Pendekatan pembentukan regulasi yang cenderung …
Laporan penelitian ini mengkaji kebijakan penataan ruang di Provinsi Maluku Utara dengan menitikberatkan pada studi pendekatan strategi pembangunan yang berdimensi wilayah kepulauan dalam perspekti…
Laporan penelitian ini mengkaji penataan ulang hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan fokus spesifik pada identifikas…